JAKARTA- Usaha keagenan kapal asing di Indonesia cukup berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK). "Bahwa SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai b
JAKARTA - Indonesia Shipping Agency Association ISAA mengatakan ada sejumlah alasan mengapa usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal SIUPKK yang diterbitkan Ketua Umum DPP ISAA Juswandi Kristanto, usaha keagenan kapal asing di Indonesia cukup berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, sehingga mengantongi SIUPKK justru memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di Indonesia National Shippowners Association INSA."SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui peraturan pemerintahnya berdasarkan kajian yang matang. Oleh karenanya, sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujarnya dalam siaran pers, Jumat 5/2/2021.Dia memaparkan, ada beberapa alasan usaha keagenan kapal anggota ISAA harus mengantongi SIUPKK. Pertama, supaya perusahaan pelayaran anggota INSA yang mengantongi SIUPAL Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dapat lebih fokus pada bisnis intinya sebagai pengangkut, bukan hanya berjaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. "Nantinya pelayaran anggota INSA tidak perlu risau dengan keberadaan SIUPKK. Justru mereka harus meningkatkan market sharenya keluar negeri," ucap kedua lanjutnya, pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa tersebut. Ketiga, langkah joint venture usaha pelayaran nasional dengan asing seharusnya bisa memajukan dan mendorong pertumbuhan pelayaran nasional serta menambah/memperkuat armada JugaMenhub Bangun Pelabuhan Terintegrasi Dukung Lumbung Ikan MalukuBPTJ Integrasi Antarmoda, Penentu Efektivitas LRT Jabodebek"Keempat, mencari muatan adalah tugas pokok dari usaha pelayaran untuk kapal-kapalnya memajukan usahanya. Sebab, term perdagangan global tidak bisa ditentukan dari dalam negeri karena saat kita impor menggunakan term C&F [Cost and Freight], sedangkan ekspor menggunakan term free on board [FOB]. Belum lagi, yang menyangkut soal pajak-pajak," alasan kelima, Juswandi menyebut akan menjadi tidak tercapai tujuan pemerintah dalam memperkuat armada nasional untuk menguasai angkutan ekpor kalau SIUPAL tidak serius mempertajam kompetensinya."Kompetensi yang kuat hanya bisa diraih dengan fokus dan profesional di bidangnya," kata dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini kapal pelayaran Editor Rio Sandy Pradana Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
siupaldan enrosement siupal atau siupkk 3. pengurusan surat laut 4. pengurusan spesifikasi kapal 5. rpk tramper dan liner 6. izin niaga umum (inu) 7. psa (pertamina safety approval) 8. skup migas 10. klass bki 11. iso9001 dan iso1400112. jasa keageanan (clearance document, bunker air bersih, bunker bbm hsd, dll)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan mengutip Rp1 juta sebagai pendapatan negara bukan pajak PNBP sesuai aturan yang berlaku dalam penerbitan dokumen surat izin usaha perusahaan keagenan kapal SIUPKK.Dalam penerbitan sertifikat ataupun dokumen SIUPKK tersebut juga menggunakan dokumen khusus hasil cetakan Perum Peruri guna menghindari terjadinya praktik hadirnya surat ijin palsu pada jenis kegiatan usaha Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wigyo mengatakan berdasarkan pengalaman selama ini, banyak terjadi praktik pemalsuan surat izin usaha perusahaan angkutan laut SIUPAL yang diterbitkan oleh Kemenhub."Disinyalir dari sekitar dokumen SIIUPAL saat ini, ada dokumen tersebut yang diduga palsu. Jadi nantinya dengan blanko dari Perum Peruri dan data SIUPKK kita input di Direktorat Perhubungan Laut, maka akan memudahkan untuk pengecekan jika terjadi praktik pemalsuan dokumen perizinan," ujarnya pada workshop Peraturan Menteri Perhubungan No. 11/ 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, Selasa 15/3/2016. Workshop itu juga diikuti perusahaan keagenan kapal asing di Indonesia anggota Indonesia Shiping Agency Association ISAA perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Dumai, Palembang, Sumatra Barat, Jambi, Sulawesi Selatan & Barat, Nusa Tenggara Timur, Balikpapan serta stakeholder terkait menjelaskan, nantinya setiap blanko SIUPKK cetakan Perum Peruri yang digunakan dalam perizinan usaha keagenan kapal tersebut akan dikenakan tarif Rp1 juta per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP.Ketua Umum DPP ISAA Juswandi K mengatakan pihaknya telah siap mengoleksi pengurusan maupun persyaratan dalam dokumen SIUPKK dari perusahaan anggota ISAA juga mengajak perusahaan keagenan kapal anggota ISAA untuk tetap siap bersaing di bidang jasa keagenan kapal ini, dengan perusahaan pelayaran nasional yang memiliki izin melekat untuk jasa keagenan kapal. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Yusuf Waluyo Jati Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
2Photo Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUPJPT Pusat, SIUPBM, SIUPAL, SIUPDEPO, SIUPKK) dan surat ijin TUKS dan TERSUS 3)Photo Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan Cabang (SIUPJPT Cabang) 4)Photo Copy Surat Tanda Pendaftaran (STP) atau Pencatatan Kegiatan Usaha (PKU) Lama/ Sebelumnya
JAKARTA - Indonesia Shipping Agencies Association ISAA menilai aktivitas usaha keagenan kapal di Indonesia yang melayani kapal nasional maupun kapal asing terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam lima tahun Umum DPP ISAA Juswandi Kristanto mengatakan operasional keagenan kapal telah menciptakan penambahan ribuan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan perekonomian juga mengapresiasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub yang terus berkomitmen mendorong kemajuan iklim berusaha di sektor transportasi laut dengan telah menerbitkan sebanyak 769 Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal atau SIUPKK sejak dia memerinci, pada 2017 telah diterbitkan sebanyak 108 SIUPKK, pada 2018 sebanyak 186 SIUPKK, pada 2019 sebanyak 229 SIUPKK, pada 2020 sebanyak 227 SIUPKK, dan pada 2021 sebanyak 19 SIUPKK. "Jika diasumsikan satu perusahaan pemegang SIUPKK mempekerjakan rata-rata 20 orang pekerja maka terdapat sekitar pekerja di sektor usaha keagenan kapal pemegang SIUPKK itu," katanya dalam siaran pers, Senin 15/2/2021.Juswandi menjelaskan sejak 2016 pemerintah melalui Permenhub telah mengamanatkan bahwa usaha keagenan kapal asing di Indonesia bisa dilakukan oleh perusahaan angkutan laut pemegang SIUPKK maupun Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL.Baca JugaLintasan Merak-Bakauheni Butuh Dermaga Ekonomi BaruBandara Soekarno-Hatta Layani 2 Rute Domestik Tersibuk di Dunia!Adapun, jumlah pekerja yang mencapai belasan ribu tersebut, imbuhnya, belum termasuk kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL."Banyaknya serapan tenaga kerja tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus memacu iklim berusaha dan penciptaan lapangan kerja," jelasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini kapal Editor Rio Sandy Pradana Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
PeranShipping Agency (Keagenan Kapal) Shipping Agency bertanggung jawab penuh dan berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal yang mengunjungi pelabuhan operasinya dilayani dan disediakan dengan semua barang dan jasa yang diperlukan oleh kapal secara tepat waktu. Sebelum kedatangan kapal ke suatu pelabuhan, shipping agency akan menerima nominasi
SIUPKK Online by May 1, 2021 artikel, SIUP KKSyarat SIUPKK Online Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terkait SIUPKK online mengenai syarat dan ketentuannya. SIUPKK ini berguna untuk memberikan perizinan terkait segala macam tindakan yang melibatkan keamanan. Layanan ini tentu mempermudah pemohon untuk... SIUPKK Adalah by admin May 1, 2021 artikel, SIUP KKPengertian SIUPKK Adalah SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal dan surat ini berguna untuk melakukan proses bisnis atau usaha dengan aman. Dalam penerbitannya tentu membutuhkan banyak syarat dan ketentuan sesuai ketentuannya. Anda harus... Persyaratan SIUPKK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KKIni Dia Persyaratan SIUPKK Ada banyak hal yang perlu Anda siapkan untuk mengurus persyaratan SIUPKK. Hal ini terkait dengan dokumen dan hal lain yang harus lengkap. Secara umum untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu sekitar empat belas harian saja tergantung antrean.... Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KK, SIUP PALApa Saja Perbedaannya? Anda wajib tahu perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang mendasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan cara pengurusannya. Keduanya berupa perizinan yang mendasari kegiatan usaha tergantung ranahnya masing-masing. Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK SIUPAL... Biro Jasa SIUP KK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KKJasa SIUP KK Biro jasa SIUP KK ini membantu kebutuhan seseorang untuk mendapatkan perizinan lebih cepat. Jasa ini membutuhkan syarat dan ketentuan yang harus Anda siapkan untuk mempersingkat waktu dan tenaga. Pastikan semua hal yang menjadi keperluannya sudah siap... Jasa Kepengurusan SIUP KK by admin Apr 13, 2021 artikel, SIUP KK, UncategorizedKepengurusan SIUP KK Secara umum untuk menggunakan Jasa Kepengurusan SIUP KK Anda juga harus mengenal syarat dan prosedur yang berlaku. Terlebih mengenai syarat teknis dan hierarki yang terlibat dalam pengurusannya. Dengan begitu banyaknya waktu yang ada bisa lebih...
Kesetaraantreatment itu, menurutnya, bisa terbukti lewat ada UU atau peraturan yang membuka lebar peluang bagi banyak pihak. Usaha keagenan di Indonesia, menurut UU dan aturannya, bisa dilakukan baik oleh pemegang SIUPAL maupun SIUPKK.
loading...Ilustrasi. FOTO/Sutikno JAKARTA - Usaha keagenan kapal asing di Indonesia cukup berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal SIUPKK. "Bahwa SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association ISAA Juswandi Kristanto, Jumat 5/2/2021. Juswandi menegaskan, peran keagenen kapal anggota ISAA yang mengantongi SIUPKK justru untuk memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di Indonesia National Shippowners Association INSA. Menurutnya, ada beberapa alasan agar usaha keagenen kapal anggota ISAA harus mengantongi SIUPKK. Baca Juga Pertama, supaya perusahaan pelayaran anggota INSA yang mengantongi SIUPAL Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dapat lebih fokus pada bisnis intinya sebagai pengangkut agar mampu bukan hanya berjaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. "Sehingga pelayaran anggota INSA tidak perlu risau dengan keberadaan SIUPKK justru mereka harus meningkatkan market sharenya keluar negeri," ucap sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Di sisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal. Ketiga, langkah joint venture usaha pelayaran nasional dengan asing seharusnya bisa memajukan dan mendorong pertumbuhan pelayaran nasional serta menambah/memperkuat armada nasional. Keempat, mencari muatan adalah tugas pokok dari usaha pelayaran untuk kapal-kapalnya untuk memajukan usahanya. Sebab, term perdagangan global tidak bisa ditentukan dari dalam negeri karena saat kita impor menggunakan term C&F Cost and Freight sedangkan ekspor menggunakan term free on board FOB. Belum lagi, yang menyangkut soal pajak-pajak tax. Kelima, upaya meniadakan hadirnya usaha jasa terkait dimana salah satu didalamnya adalah jasa keagenan adalah langkah mundur karena itu diamanahkan dalam UU 17/2008 dan PP 20/2010 dengan tujuan agar SIUPAL lebih fokus ke bidang usaha inti pengangkut dan owner. Juswandi mengatakan tidak tercapai tujuan pemerintah dalam memperkuat armada nasional untuk menguasai angkutan ekpor kalau SIUPAL tidak serius mempertajam kompetensinya. "Kompetensi yang kuat hanya bisa diraih dengan fokus dan profesional di bidangnya," ujarnya. Menyangkut soal permodalan, imbuhnya, pemegang SIUPKK telah mengacu pada PM 24 tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan usahanya yakni menghandle keagenan kapal," tegas Juswandi. Baca Juga Juswandi juga mengatakan, di era digitalisasi saat ini pengembangan bidang keagenan kapal harus disertai pemanfaatan teknologi agar hasilnya menjadi lebih baik dan memiliki nilaicompetitivenessyang mampu bersaing di level Internasional. DPP ISAA, kata dia, juga terus berupaya mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga memberikan kemudahan informasi dan layanan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI melalui Kemenhub telah menetapkan izin usaha keagenan kapal SIUPKK dalam perizinan operasional usaha keagenan kapal asing di Indonesia. Adapun keberadaan ISAA disahkan oleh Kemenkumham pada 2017 dengan nomor Tahun 2017. Selain itu Kemenhub menyatakan ISAA sebagai mitra pemerintah Kemenhub melalui KM Nomor KP 1038 Tahun 2017. Sedangkan usaha keagenan ditetapkan dalam UU Pelayaran Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait antara lain pada point J Keagenan Kapal. Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dan diperbaharui menjadi PM 65 tahun 2019 nng
Terkaitkinerja ISAA dengan INSA, Aris menyatakan, bahwa keagenan merupakan kepercayaan pemilik kapal, sehingga pemilik kapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. "Semua itu kan komunikasi be to be ya, selain itu kita kan punya pelanggan masing-masing," tandasnya. Web server is down Error code 521 2023-06-16 082046 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d81a2aa3f920b85 • Your IP • Performance & security by Cloudflare 1 Sesuai Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 waktu penyelesaian SIUPAL adalah 30 Hari Kerja (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; 2. Permohonan dikembalikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan jika persyaratan tidak lengkap; 3. Permohonan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi Daftar isi1 Apa perbedaan Siupal dan Siupkk?2 Apa syarat untuk membangun pelabuhan khusus?3 Apa itu Agen kapal?4 Apakah terminal khusus itu?5 Apa itu usaha keagenan kapal?6 Apa angkutan laut nasional?7 Apakah hipotek adalah kredit jangka panjang?8 Bagaimana cara penghapusan hak hipotek?9 Apa itu bisnis keagenan kapal?10 Apakah pentingnya Shipping Agency di dalam dunia pelayaran?11 Apa yang dimaksud dengan Siupal?12 Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Siupal? SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. Apa syarat untuk membangun pelabuhan khusus? administrasi, meliputi akta pendirian perusahaan; izin usaha pokok dari instansi terkait; Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP; bukti penguasaan tanah; bukti kemampuan finansial; proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan. Apakah persyaratan untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut untuk perusahaan national? Persyaratan Administrasi Surat Permohonan dari perusahaan. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Perubahan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. SK Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahannya. Apa tugas keagenan kapal? a. Tugas pokok dari keagenan kapal adalah mewakili owner / principal dalam memenuhi ketentuan dan kewajibannya di pelabuhan singgah dari kapal yang diageni. b. Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat. Apa itu Agen kapal? Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia. Apakah terminal khusus itu? 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Apa yang dimaksud dengan pelabuhan khusus? Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Apa tugas agen pelayaran? Tugas Agen Pelayaran Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat. c. Berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut. d. Apa itu usaha keagenan kapal? Apa angkutan laut nasional? 29. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Bagaimana cara menghitung bunga hipotek? Anda bisa menghitung bunga yang dibayarkan pada pinjaman hipotek memakai suku bunga, nilai pokok harga properti, dan persyaratan pinjaman durasi dan frekuensi pembayaran. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa cara, bergantung jenis informasi yang dimiliki dan preferensi pribadi. Gunakan kalkulator pinjaman hipotek. Apakah pemegang hipotek dapat melakukan eksekusi jaminan hipotek kapal? Praktiknya, tidak semudah yang dibayangkan terutama dalam proses eksekusi jaminan hipotek kapal. Menurutnya, pemegang hipotek bila menghendaki eksekusi dapat menempuh upaya penemuhan pembayaran utang melalui proses litigasi dengan sejumlah cara. Misalnya, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri PN sesuai kompetensi relatif. Apakah hipotek adalah kredit jangka panjang? Hipotek adalah kredit jangka panjang, biasanya dilakukan sebagai alternatif pembiayaan yang tidak dapat dilakukan tunai. Hipotek kadang disalahartikan sebagai gadai karena sama-sama menjaminkan benda. Padahal cukup berbeda. Bagaimana cara penghapusan hak hipotek? Dari berbagai peraturan tersebut diatas dapat juga disimpulkan cara-cara penghapusan hak hipotek seperti misalnya dalam pasal 1169 KUH Perdata kalau pemilik benda bergerak yang dihipotekkan itu hanya mempunyai hak bersyarat atas benda tersebut dan hak bersyarat itu terhenti. SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. SIUPAL wajib dimiliki oleh perusahaan pelayaran atau angkutan laut, sedangkan SIUPKK dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal. Apa itu Siupkk? “SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui peraturan pemerintahnya berdasarkan kajian yang matang. Oleh karenanya, sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat 5/2/2021. Apa itu jasa keagenan kapal? Adalah suatu perusahaan pelayaran asing yang menunjuk perusahaan pelayaran nasional untuk melayani kapal-kapal miliknya perusahaan pelayaran asing , selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia. Apa itu bisnis keagenan kapal? Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Apakah pentingnya Shipping Agency di dalam dunia pelayaran? Shipping Agency bertanggung jawab penuh dan berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal yang mengunjungi pelabuhan operasinya dilayani dan disediakan dengan semua barang dan jasa yang diperlukan oleh kapal secara tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan keagenan kapal dan sebutkan jenis jenis keagenan kapal? Keagenan Kapal – Definisi keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak dinamakan agen Agent setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik Principal dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi … Apa yang dimaksud dengan tersus? Terminal Khusus Tersus adalah terminal yang terletak DILUAR Daerah Lingkungan Kerja DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Apa yang dimaksud dengan Siupal? Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Siupal? Persyaratan Administrasi Memiliki akta pendirian perusahaan. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang. Daftar NIB dimana? Prosedur Pembuatan NIB Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK Nomor Induk Kependudukan untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan. Apa saja yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjalankan perusahaan pelayaran? 2. Persyaratan Administrasi Surat Permohonan dari perusahaan. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Perubahan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. SK Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahannya. Fotocopy identitas Penanggung Jawab perusahaan.
SIUPAL Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Merupakan surat ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu. 1.
ALFIJAK – Usaha keagenan kapal asing di Indonesia cukup berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh sebab itu, Pemerintah RI telah menerbitkan regulasi bahwa usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal SIUPKK. “Bahwa SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu,” ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association ISAA Juswandi Kristanto, melalui keterangan pers-nya pada Jumat 5/2/2021. Juswandi menegaskan, bahwa peran keagenen kapal anggota ISAA yang mengantongi SIUPKK justru untuk memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di Indonesia National Shippowners Association INSA. Menurutnya, ada beberapa alasan agar usaha keagenen kapal anggota ISAA harus mengantongi SIUPKK. Pertama, supaya perusahaan pelayaran anggota INSA yang mengantongi SIUPAL Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dapat lebih fokus pada bisnis intinya sebagai pengangkut agar mampu bukan hanya berjaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. “Sehingga pelayaran anggota INSA tidak perlu risau dengan keberadaan SIUPKK Justru mereka harus meningkatkan market sharenya keluar negeri,” ucap Juswandi. Kedua, sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Disisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal. Ketiga, langkah joint venture usaha pelayaran nasional dengan asing seharusnya bisa memajukan dan mendorong pertumbuhan pelayaran nasional serta menambah/memperkuat armada nasional. Keempat, mencari muatan adalah tugas pokok dari usaha pelayaran untuk kapal-kapalnya untuk memajukan usahanya. Sebab, term perdagangan global tidak bisa ditentukan dari dalam negeri karena saat kita impor menggunakan term C&F Cost and Freight sedangkan ekspor menggunakan term free on board FOB. Belum lagi, yang menyangkut soal pajak-pajak tax. Kelima, upaya meniadakan hadirnya usaha jasa terkait dimana salah satu didalamnya adalah jasa keagenan adalah langkah mundur karena itu diamanahkan dalam UU 17/2008 dan PP 20/2010 dengan tujuan agar SIUPAL lebih fokus ke bidang usaha inti pengangkut dan owner. Juswandi mengatakan, akan menjadi tidak tercapai tujuan pemerintah dalam memperkuat armada nasional untuk menguasai angkutan ekpor kalau SIUPAL tidak serius mempertajam kompetensinya. “Kompetensi yang kuat hanya bisa diraih dengan fokus dan profesional di bidangnya,” ujarnya. Menyangkut soal permodalan, imbuhnya, pemegang SIUPKK telah mengacu pada PM 24 tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan usahanya yakni menghandle keagenan kapal,” tegas Juswandi.. Juswandi juga mengatakan, di era digitalisasi saat ini pengembangan bidang keagenan kapal harus disertai pemanfaatan teknologi agar hasilnya menjadi lebih baik dan memiliki nilai competitiveness yang mampu bersaing di level Internasional. UU Pelayaran DPP ISAA, kata dia, juga terus berupaya mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga memberikan kemudahan informasi dan layanan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI melalui Kemenhub telah menetapkan izin usaha keagenan kapal SIUPKK dalam perizinan operasional usaha keagenan kapal asing di Indonesia. Adapun keberadaan ISAA disahkan oleh Kemenkumham pada 2017 dengan nomor Tahun 2017. Selain itu Kemenhub menyatakan ISAA sebagai mitra pemerintah Kemenhub melalui KM Nomor KP 1038 Tahun 2017. Sedangkan usaha keagenan ditetapkan dalam UU Pelayaran Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait antara lain pada point J Keagenan Kapal. Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dan diperbaharui menjadi PM 65 tahun 2019.***
DephubGo Id Login. Registrasi pmku perusahaan pelayaran (siupal) registrasi pmku perusahaan pelayaran (siupkk) registrasi pmku perusahaan angkutan darat (trucking) registrasi pmku perusahaan lainnya. Halaman login portal direktorat jenderal perhubungan udara login page to directorate general of civil aviation portal. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;b. perusahaan keagenan wajib melakukan kegiatan operasional paling lama 3 tiga bulan setelah izin usaha diterbitkanc. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnyad. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izine. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawabdarr/atau pemilik perusahaan darr/atau domisili perusahaan kepada pemberi ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan lain yang membahayakan keamanan negara,mengageni kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaanmenyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang. Surat lzin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal ini berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Hits 12185. ISL NEWS/JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan menerbitkan 7 Surat Ijin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 11 Tahun 2016 tantang Pendirian Usaha Perusahaan Jasa Keagenaan Kapal. Atas terbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi

Setiap pebisnis pasti akan memerlukan suatu legalitas izin usaha, terlebih lagi izin usaha juga bisa menambah kepercayaan masyarakat. Nah, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau SIUPL adalah salah satu legalitas yang mampu menghindari resiko permasalahan hukum yang bisa menjerat para pebisnis. Selain itu, surat izin usaha juga berlaku untuk kegiatan usaha, seperti kantor, perdagangan, dan sebagainya, yang akan merujuk pada akuntansi perusahaan dagang untuk semua bisnis lainnya. Untuk itu, bila Anda ingin terhindar dari berbagai permasalahan hukum, Anda harus mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat ini akan secara resmi diterbitkan oleh instansi yang memang mempunyai kewajiban dalam mengurus surat izin usaha perdagangan. Lalu, apa perbedaan antara SIUPL dan SIUP? Berikut penjelasannya. Pengertian SIUPL Surat Izin Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 32/M-DAG/PER/8/2008, SIUPL adalah suatu surat izin yang digunakan untuk usaha perdagangan dengan sistem penjualan secara langsung. Sehingga, Anda harus mewaspadai berbagai perusahaan yang Anda ikuti bila tidak memiliki SIUPL. Karena, usaha tersebut dikhawatirkan bisa tutup dan terlibat masalah tertentu di tengah perjalanan bisnis. Hal ini tentunya akan merugikan Anda dan pelanggan Anda. Perbedaan SIUP dan SIUPL Setiap pengusaha yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia, mereka akan sangat memerlukan surat izin usaha resmi dari pihak pemerintah. Tapi, mengurus surat perizinan tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, termasuk mengurus SIUPL atau Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Beberapa dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik perbedaan SIUP dan SIUPL yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. SIUPL adalah surat izin yang sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan langsung atau MLM dalam melakukan kegiatan penjualan secara langsung. Secara umum, perbedaan dari SIUP dan SIUPL adalah sebagai berikut SIUP adalah suatu surat izin usaha perdagangan yang umumnya dikeluarkan oleh instansi dinas perindustrian dan juga perdagangan kota, domisili perusahaan dan wilayah tempat perusahaan. SIUP sangat penting sekali untuk perusahaan yang menjalankan perdagangan produk barang ataupun jasa di Indonesia. SIUPL adalah suatu surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang merupakan suatu instansi pemerintah untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan yang pemasarannya berjenjang. Surat izin ini harus dimiliki oleh semua perusahaan MLM resmi yang bergerak di Indonesia. Penjualan langsung dalam hal ini adalah suatu metode penjualan produk barang atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja dengan atas dasar komisi ataupun bonus atas penjualan pada konsumen di luar lokasi. Umumnya, saat ini penjualan langsung terbagi menjadi dua, yaitu pemasaran satu tingkat dan pemasaran multi tingkat. Berikut ini adalah perbedaannya 1. Pemasaran Satu Tingkat Single Level Marketing Di dalam pemasaran satu tingkat ini, sistem penjualan akan langsung menjalin mitra usaha dan memperoleh komisi dan juga bonus dari hasil penjualan yang dilakukan secara mandiri. 2. Pemasaran Multi Tingkat Multi Level Marketing Metode Pemasaran seperti Multi Level Marketing atau MLM adalah mitra usaha akan mendapatkan komisi dan bonus dari hasil penjualan yang dilakukan secara mandiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Pihak yang mengeluarkan SIUPL adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sesuai dengan yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. 55/M-DAG/PER/10/2009. Di dalam izin usaha penjualan langsung ini, tentunya Anda harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu SIUPL Sementara SIUPL Tetap Pendaftaran Ulang SIUPL Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan SIUPL adalah sebagai berikut Surat akta pendirian perusahaan dan pengesahannya Kelengkapan surat keterangan domisili usaha Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP perusahaan Kelengkapan rekaman legalitas lokasi perusahaan yang mencakup dokumen akta jual, dokumen sertifikat hak atas tanah, surat IMB atau Izin Mendirikan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Kelengkapan bukti pembayaran PBB berjalan selama tahun berakhir Dokumen SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL Serta beberapa dokumen pelengkap lainnya.
  1. Дечиδежաዶጧ инеւለսуβ ат
  2. Иթθ ոч լυзիк

Indonesia Shipping Agency Association meminta agar usaha keagenan kapal di Indonesia memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (). "SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association Juswandi

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL merupakan suatu surat izin yang dapat mempermudah perusahaan Anda yang bergerak di bidang pelayaran agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. SIUPAL keberadaannya sangat penting, terutama bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang angkutan laut. Sehingga Anda wajib memiliki memiliki surat izin SIUPAL tersebut. Anda bisa mengurus perizinan SIUPAL online dengan mudah. Namun, Anda harus memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memiliki modal minimum dasar yaitu sebesar Rp. dan modal disetorkan minimum Rp. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika Anda sudah memenuhi persyaratan dan modal minimum tersebut, maka bisa mengurus dan memperoleh SIUPAL. Untuk mempermudah pengurusan SIUPAL, Anda bisa menggunakan layanan SIMLALA yang bisa membuatkan SIUPAL online. Kemudahan Pengurusan Perizinan SIUPAL Online Dengan SIMLALA Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut atau SIMLALA merupakan suatu layanan pengurusan perizinan SIUPAL online yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. SIMLALA diharapkan dapat mempermudah Anda dan menghemat waktu lebih efisien dalam melakukan pengurusan perizinan SIUPAL online. Jika sebelumnya dalam pengurusan perizinan SIUPAL ini dibutuhkan waktu selama 14 hari kerja, kini dengan menggunakan SIMLALA, Anda cukup perlu menunggu sekitar 7 hari saja. Dengan menggunakan SIMLALA ini juga, Anda dapat melakukan pemantauan atas proses pengajuan pengurusan perizinan SIUPAL ini. Anjuran penggunaan SIMLALA telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2018 Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dapat diajukan melalui sistem Online Single Submission OSS dan pemenuhan komitmen melalui SIMLALA. Pengurusan SIUPAL Online Dengan Layanan yang Disediakan SIMLALA Pada layanan SIMLALA, terdapat berbagai jenis pelayanan online yang dibagi menjadi beberapa subdit atau sub direktorat, antara lain Subdit 1 Pada bagian subdit 1 untuk pengurusan perizinan SIUPAL online, sub direktorat ini untuk melayani kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan terdapat 7 pelayanan dengan lama tunggu 3 hari kerja. Layanan tersebut antara lain Pendaftaran Rencana Pengoperasian Kapal RPK liner. RPK liner ini berlaku selama 6 bulan Pendaftaran RPK tramper, yang berlaku selama 3 bulan Deviasi RPK liner Substitusi RPK liner Omisi RPK liner Penambahan pelabuhan RPK tramper Penambahan muatan RPK tramper Subdit 2 Subdit 2 melayani kebutuhan angkutan laut luar negeri dengan lama tunggu selama 3 hari kerja dan memiliki 9 layanan, antara lain Pendaftaran status liner pada Persetujuan Keagenan Kapal Asing PKKA, yang berlaku selama 6 bulan Pendaftaran PKKA liner, berlaku selama 3 bulan Pendaftaran PKKA tramper, berlaku selama 15 hari Pendaftaran PKKA ship to ship Pendaftaran PKKA lintas batas Deviasi kapal ke luar negeri Cross trading Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional PPKN, berlaku selama 15 hari. Subdit 3 Subdit 3 melayani kebutuhan angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait dengan lama tunggu selama 3 hari kerja. Memiliki 8 jenis pelayanan, antara lain Pendaftaran RPK tramper khusus Penambahan pelabuhan RPK tramper khusus Penambahan muatan RPK tramper khusus Pembuatan SIUPKK atau Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPKK Perubahan kantor cabang SIUPKK Penutupan kantor cabang SIUPKK Perubahan data perusahaan SIUPKK Subdit 4 Subdit 4 melayani kebutuhan pengembangan usaha angkutan laut. Untuk lama tunggu pengurusan perizinan SIUPAL dan SIOPSUS yaitu selama 5 hari. Sedangkan untuk proses lainnya, dibutuhkan waktu selama 3 hari kerja. Memiliki 7 jenis layanan, antara lain Pembuatan rekomendasi SIUPAL dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut SIOPSUS Pendaftaran spek kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Penutupan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan data perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Endorsement perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Subdit 5 Subdit 5 memiliki tugas sebagai admin untuk pelayanan sistem SIMLALA ini. Tugas yang dilakukan seperti melakukan perubahan user dan email perusahaan yang terdaftar. Selain itu juga bertugas untuk melakukan controlling dan monitoring terhadap infrastruktur serta sistem dan user internal. Pengurusan perizinan SIUPAL menggunakan SIMLALA, dapat dilakukan secara mandiri. Namun jika Anda merasa kesulitan dalam langkah-langkah atau persyaratannya, Anda bisa menggunakan layanan kami Izin Perhubungan. Kami dapat membantu kebutuhan Anda melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dengan tepat melalui pelayanan terbaik yang diberikan. Kami dapat menjadi solusi terbaik untuk membantu perizinan SIUPAL online Anda dengan mudah dan tepat. Tunggu apa lagi, gunakan jasa kami untuk melakukan pengurusan perizinan Anda dengan mudah. Segera hubungi kami untuk kebutuhan pengurusan SIUPAL online dengan mudah dan tepat. INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA 08119849933 Catur Iswanto Email info

Pengertiandari izin usaha angkut dan jual dalam bidang pertambangan Operasi Khusus adalah suatu izin usaha untuk perusahaan. Perusahaan tersebut melakukan proses pembelian, penjualan, dan juga pengangkutan barang tambang khususnya mineral serta batubara. Hal itu tercantum juga pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah.

Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairan yang luasnya sekitar 2/3 bagian dari total luas negara. Dengan adanya wilayah perairan yang luas inilah, banyak aktivitas dari transportasi laut berlangsung. Perusahaan keagenan kapal pun juga tidak jarang ditemui di sekitar perairan. Agar bisa melaksanakan usaha keagenan kapal, suatu perusahaan harus memiliki SIUPKK. Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal atau SIUPKK merupakan jenis dokumen yang bisa dibuat dengan bantuan jasa pengurusan SIUPKK. Izin Perhubungan adalah salah satu penyedia jasa tersebut! Jasa Pengurusan SIUPKK Berpengalaman Pengiriman barang melalui jalur laut sangat mengandalkan jasa perusahaan keagenan kapal. Untuk itulah, perusahaan keagenan kapal harus mematuhi aturan pemerintah terkait pengadaan surat izin usaha di bidang mereka, agar kelancaran proses distribusi produk berjalan lancar. Hal ini juga dilakukan demi mencegah aktivitas penyelundupan barang ilegal lewat perairan. Pemerintah telah menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis keagenan kapal, yaitu keharusan adanya Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal atau SIUPKK bagi perusahaan yang bersangkutan. Tak hanya berfungsi sebagai syarat sah menyelenggarakan bisnis keagenan kapal, adanya dokumen tersebut juga akan memperkuat sinergi pelaku usaha di bidang sejenis. Selain itu, ada berbagai efek positif keberadaan SIUPKK bagi perusahaan yaitu Sebagai sarana branding perusahaan agar bisa berjaya di kancah nasional maupun global. Bisa digunakan sebagai dasar operasional jasa keagenan kapal asing, sehingga menciptakan berbagai opsi bagi pengguna jasa. Bisa dijadikan sarana memperkuat hubungan bisnis dengan pelaku usaha pelayaran kapal asing dan melakukan joint venture dengan mereka. Sebagai sarana memajukan usaha keagenan kapal yang sedang dikelola oleh pelaku usaha. Memperkuat kompetensi pelaku usaha keagenan kapal. Untuk itu, peran dari dokumen SIUPKK bagi pelaku usaha keagenan kapal sangat penting. Tak heran jika para pengusaha di bidang keagenan kapal harus segera membuat dokumen tersebut walaupun langkahnya lumayan rumit. Jika dilakukan sendiri, hal tersebut memang lumayan memakan waktu dan biaya. Untuk memudahkan proses pembuatan dokumen SIUPKK itulah dibutuhkan jasa berpengalaman. Izin Perhubungan merupakan salah satu platform yang bisa Anda hubungi terkait pengurusan SIUPKK dengan proses yang praktis dan dokumen cepat terbit. Kami menawarkan fasilitas pengurusan SIUPKK yang nantinya ditangani oleh tim kami yang telah berlisensi. Tim kami berpengalaman dalam melakukan pengurusan dokumen SIUPAL dan SIUPKK yang sangat penting dalam usaha keagenan kapal. Jangan ragu untuk menghubungi tim kami jika butuh dibantu dalam hal pengurusan SIUPKK untuk perusahaan Anda. Apabila Anda berdomisili di wilayah Jakarta, bisa langsung datang ke kantor kami yang berada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun bila Anda berasal dari luar daerah Jabodetabek, bisa langsung menghubungi tim kami secara online. Admin akan melayani proses konsultasi dari para klien dengan sangat baik nantinya. Jasa Pengurusan SIUPKK Profesional Kami merupakan salah satu jasa pengurusan SIUPKK profesional. Tim kami akan membantu proses pengurusan dokumen tersebut sehingga Anda bisa segera mengoperasikan usaha keagenan kapal dengan lisensi yang lengkap dan memenuhi aturan pemerintah. Pengurusan SIUPKK memang bisa dilakukan secara mandiri apabila Anda memiliki waktu dan pengetahuan yang cukup tentang itu. Namun, apabila Anda kerepotan untuk mengurusnya sendiri, serahkan proses pengurusan SIUPKK di tempat kami sekarang juga. Izin Perhubungan akan membantu melayani pembuatan SIUPKK dengan mudah dan tentunya dengan biaya yang affordable. Ada berbagai alasan mengapa Anda harus menggunakan jasa pengurusan SIUPKK kami, yaitu Diurus oleh tenaga profesional Tenaga profesional kami siap membantu proses pembuatan SIUPKK untuk usaha keagenan kapal klien. Tentunya tenaga profesional ini sangat berperan agar prosesnya mudah dan cepat. Pengurusan SIUPKK langsung dilakukan dengan tembusan langsung ke lembaga berwenang. SIUPKK dijamin asli. Biaya lebih ekonomis Menyewa jasa akan lebih praktis dari segi ekonomi karena sudah jelas anggaran yang harus dikeluarkan. Apabila Anda mengurus SIUPKK sendiri, bisa jadi biayanya membengkak karena Anda belum pernah mengetahui anggaran biaya normalnya. Prosesnya sangat praktis Menggunakan jasa pengurusan SIUPKK prosesnya sangat praktis dan memudahkan pengusaha. Anda tidak perlu mondar-mandir ke kantor lembaga untuk mengurus dokumen tersebut. Biarlah kami yang mengurusnya, dan waktu Anda yang berharga bisa digunakan untuk mengurus bisnis. Dijamin terbit Ketika Anda menyewa jasa kami, nantinya SIUPKK yang dipesan pasti dijamin terbit. Dokumen tersebut akan diterbitkan dalam format asli sehingga bisa digunakan untuk operasional perusahaan sesegera mungkin. Itulah beberapa alasan mengapa Anda harus menggunakan jasa dari kami. Kami pastikan Anda mendapatkan harga terbaik dan sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. SIUPKK dan SIUPAL SIUPKK dan SIUPAL merupakan dua jenis dokumen yang berkaitan. Surat Izin Perusahaan Angkatan Laut SIUPAL merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh semua perusahaan pelayaran atau angkutan laut. Sedangkan SIUPKK harus dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal. Kedua jenis dokumen ini sering disalahpahami. Namun yang pasti, perusahaan keagenan kapal harus memiliki SIUPKK agar nanti bisnisnya tidak terhambat. Walaupun harus mengeluarkan sejumlah uang, nyatanya dengan keberadaan SIUPKK perusahaan Anda bisa lebih berkembang dengan maksimal. Biaya Pembuatan SIUPKK Pembuatan SIUPKK harus dibantu dengan penyedia jasa yang terpercaya. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan integratif. Namun, tetap akan ada biaya yang harus Anda keluarkan ketika ingin mengurus dokumen tersebut. Lalu, berapa biaya pembuatan SIUPKK? Di Izin Perhubungan, biaya yang harus dibayar untuk membuat SIUPKK memang cukup terjangkau. Biaya yang harus Anda bayar cukup bersaing dengan jasa lainnya. Bahkan, tergolong lebih terjangkau. Apabila Anda ingin mengetahui berapa kisaran biaya pembuatan SIUPKK, pastikan untuk menghubungi admin kami terlebih dahulu. Admin kami akan memberitahukan berapa besaran pembuatan SIUPKK sesuai dengan kebutuhan Anda. Segera hubungi admin kami sekarang juga apabila Anda ingin mengetahui berapa harga jasa di perusahaan kami yang jelas telah berpengalaman dan profesional. Gunakan Jasa Pengurusan Terpercaya Jasa pengurusan SIUPKK yang terpercaya akan membantu Anda semaksimal mungkin untuk mengurus dokumen surat izin menyelenggarakan usaha di bidang keagenan kapal. Dengan biaya yang tak terlalu mahal, nantinya Anda bisa mendapatkan dokumen lisensi tanda legal operasional perusahaan keagenan kapal. Gunakan jasa pengurusan dokumen SIUPKK terpercaya dari Izin Perhubungan sekarang juga agar perusahaan Anda bisa cepat memenuhi peraturan pemerintah. Dengan pembuatan SIUPKK, nantinya perusahaan Anda juga tidak akan mengalami hambatan ketika akan melakukan kegiatan keagenan kapal lintas wilayah maupun benua. Yuk, terbitkan dokumen SIUPKK perusahaan Anda bersama kami sekarang juga! INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA 08119849933 Catur Iswanto Email info

Kedua sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Disisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal.

Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK Apa Saja Perbedaannya? Anda wajib tahu perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang mendasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan cara pengurusannya. Keduanya berupa perizinan yang mendasari kegiatan usaha tergantung ranahnya masing-masing. Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. SIUPAL wajib dimiliki oleh perusahaan pelayaran atau angkutan laut, sedangkan SIUPKK dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal. Keduanya kurang lebih digunakan agar bisa melakukan bisnis dengan aman dan nyaman. Sebelumnya kegiatan usaha keagenan kapal hanya bisa dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang telah memiliki SIUPAL serta kapal. Namun sekarang, dengan mengantongi SIUPKK, perusahaan keagenan kapal sudah bisa menjalankan bisnisnya tanpa harus memiliki kapal seperti perusahaan angkutan laut pada umumnya. Keuntungan memiliki SIUPAL dan SIUPKK Agar lebih fokus Penggunaan SIUPAL memberikan kemudahan bagi pemiliknya agar lebih fokus. Pemegang perizinan ini ke depannya harus bisa berjaya dalam negeri maupun luar negeri. Bisnis transportasi sebagai pengangkutan yang mumpuni tanpa keluar dari zona aturannya. Pemilik SIUPAL memiliki kelebihannya masing-masing sehingga tidak perlu khawatir dengan adanya SIUPKK. Keduanya memiliki ranah masing-masing jadi keuntungan dan kekurangannya akan lebih merata. Keagendaan kapal yang terstruktur Kemudian untuk mengenal perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang kedua adalah dalam SIUPAL memiliki keagendaan kapal yang terstruktur. Pemilik izin bisa lebih mengeksplor kemampuannya dalam proses agenda kapal dan juga kegiatan lain yang sejalan dengannya. Pertumbuhan pelayaran yang lebih baik Adanya SIUPAL harapannya mampu meningkatkan pertumbuhan pelayaran menjadi lebih baik. Joint Venture ini berguna untuk memberikan inisiatif atau pemacu pelayaran nasional yang lebih kuat. Sehingga armada nasional menjadi lebih mendapat pertimbangan. Usaha semakin maju Para kapal pelayaran semakin mengenal tugas dan wewenangnya masing-masing terkait pencarian muatan dan pembongkarannya. Jika dari pengusaha sudah mengenal tugasnya dengan baik maka usaha yang berjalan ini bisa menjadi lebih maju. Terlebih dalam kegiatan ekspor dan impor terkait. Pengetahuan lain yang mengatur juga berkaitan dengan ketentuan dari biaya ekspor, impor sampai dengan pajak yang mengikatnya. Beberapa hal penting ini akan menjadi penambah kemudahan dalam hal memantau perkembangan usaha. Pengangkutan dengan baik Hal penting berikutnya adalah adanya surat perizinan ini bisa menjadikan pengangkutan ekspor dan impor menjadi lebih baik. Armada nasional ini akan menjadi lebih tajam kompetensinya. Apalagi jika tingkat tenaga keprofesionalitasannya semakin meningkat maka bisa lebih cepat lagi. Kebijakan penting terkait SIUPAL dan SIUPKK Selain beberapa hal terkait perbedaan SIUPAL dan SIUPKK terbaru, ada kebijakan lain yang harus Anda perhatikan 1. Ketentuan penerbitan Dalam penerbitan surat izin ini dalam bidang pelayaran harus mengetahui kebijakan terbaru. Kebijakan ini berkaitan dengan pembuatan SIUPAL dan juga wewenang lain yang mengatur keagenan kapal. 2. Pengurusan kebutuhan kapal Perusahaan pelayaran ini harus mampu mengoperasikan kapal sesuai aturan yang berlaku. Bahkan untuk kebutuhan pengurusan kapal harus mendapat bantuan dari perusahaan lain yang lebih mumpuni. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang masih berkembang dan belum memiliki fasilitas yang lengkap. 3. Ketentuan pemegang surat izin Ketentuan berikutnya mengikat bagi pemilik surat perizinan terkait yang harus memiliki instrumen terkait. Salah satu komponen yang penting adalah kapal dengan GT dan TK yang pas dengan ukuran minimalnya. 4. Biaya dan lama pembuatan Sebenarnya untuk biaya pembuatan perizinan ini sangat terjangkau. Hanya saja ketentuan terpenting adalah harus memiliki jumlah kepemilikan modal yang banyak. Modalnya sekitar lima puluh miliar dengan jaminan sebesar dua belas miliar lima ratus juta. Sementara untuk proses pengurusannya membutuhkan waktu sekitar seminggu setelah syarat masuk. Prosesnya bisa saja lebih cepat ataupun lama tergantung antrean yang sedang berlangsung. Pengetahuan terkait perbedaan SIUPAL dan SIUPKK ini memudahkan Anda untuk memilih surat izin yang paling krusial. Pertimbangan ini akan membawa pemilik usaha mendapatkan surat yang berfungsi sesuai bidangnya. Baca Juga Surat Permohonan Security clearance INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info

Pemilikkapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. Selain itu, kita kan punya pelanggan masing-masing," tandasnya. Disampaikan pula, legal standing keagenan ini mengacu pada UU Pelayaran No.17 tahun 2008 dan turunannya, yaitu PP No.31 tahun 2010 dan PM No.11 tahun 2016 yang diubah jadi PM No.65 tahun 2019, yang

SIUPAL Online by May 1, 2021 artikel, SIUP PALSyarat SIUPAL Online Ada beberapa hal yang harus siap untuk mengurus SIUPAL online. Anda harus memenuhi segala macam syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkannya. Beberapa dokumen ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk pengurusannya. Terlebih jika... SIUPAL Adalah by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP PALPengertian SIUPAL Adalah SIUPAL adalah surat perizinan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang angkutan laut. Dengan adanya surat ini harapannya adalah perusahaan pelayaran terkait memiliki kejelasan status dan usaha yang terlindungi. Sehingga ketika melaksanakan... Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KK, SIUP PALApa Saja Perbedaannya? Anda wajib tahu perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang mendasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan cara pengurusannya. Keduanya berupa perizinan yang mendasari kegiatan usaha tergantung ranahnya masing-masing. Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK SIUPAL... Contoh SIUPAL by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP PALApa Saja Contoh SIUPAL Untuk mempermudah Anda dalam pengurusan dokumen bisa menggunakan contoh SIUPAL. Dalam pengurusannya jangan lupa untuk menyiapkan syarat dan ketentuan yang ada. Hal ini membantu pemohon lebih singkat dan memotong antrean yang lama. Jika ada... Jasa Kepengurusan SIUP PAL by admin Apr 13, 2021 SIUP PAL, UncategorizedKepengurusan SIUP PAL Untuk menggunakan Jasa Kepengurusan SIUP PAL Anda perlu memperhatikan beberapa hal penting. Mulai dari banyaknya modal kepemilikan sampai dengan syarat khusus yang harus lengkap. Surat perizinan jenis ini fungsinya sangat krusial sehingga tidak...

Kedua sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Di sisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal. SIUPKK Online Syarat SIUPKK Online Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terkait SIUPKK online mengenai syarat dan ketentuannya. SIUPKK ini berguna untuk memberikan perizinan terkait segala macam tindakan yang melibatkan keamanan. Layanan ini tentu mempermudah pemohon untuk mendapatkan surat izin sesuai kebutuhannya. Rencana terkait SIUPKK online Manajemen yang lebih baik Langkah pertama yang menjadi solusi membludaknya pengurusan SIUPKK ini adalah dengan adanya manajemen yang lebih baik. Dengan begitu pengurusannya menjadi lebih cepat dan terstruktur lebih baik. Aplikasi ini membantu pemohon untuk mendapatkan surat sesuai jadwalnya. Proses lebih praktis Dengan adanya pendaftaran online ini tentu sistem SIUPKK online terbaik menjadi lebih praktis dan cepat. Pengurusan online ini juga mempermudah petugas untuk melakukan pengawasan sesuai standar yang sudah ada. Semuanya menjadi lebih transparan dan terjadwal lebih baik. Proses yang lebih sederhana Bukan hanya menyediakan layanan secara online namun laman ini juga menyediakan proses pengurusan yang lebih sederhana. Adanya proses yang lebih pendek ini akan lengkap dengan sosialisasi untuk penyebarluasan. Sehingga perubahan syarat dan ketentuannya menjadi lebih mudah terakses. Koordinasi dan komunikasi lebih baik Pelayanan ini juga akan meningkatkan koordinasi dari semua badan atau instansi terkait serta memberikan komunikasi yang lebih baik. Bukan hanya pada proses pengurusan SIUPKK namun juga program lain yang sejalan dengan perizinan tersebut. Dengan begitu segalanya menjadi lebih bersinergi dan tepat sasaran. Waktu yang lebih singkat Dengan adanya waktu pengurusan dan syarat yang semakin simpel maka hal ini tentu lebih mempersingkat tenaga. Baik petugas maupun pemohon bisa menggunakan tenaga dan waktu untuk keperluan yang lain. Hal ini juga menjadi jawaban dari banyaknya pihak yang merasa kesulitan dan rugi untuk mengurus perizinan terkait. Aturan terikat Rencananya hal ini bukan hanya sebuah wacana namun akan mengalami pengesahan yang layak dan juga sesuai dengan aturannya. Sehingga jika ada penyalahgunaan dan penggunaan permohonan tidak sesuai fungsi akan mendapatkan sanksi sesuai tingkat kriminalitasnya. Fakta terkait SIUPKK Setelah mengenal rencana ketentuan baru tersebut Anda juga wajib tahu beberapa fakta terkait SIUPKK online termudah sebagai berikut Aturan terkait biaya Dalam pengurusan biaya perizinan usaha ini nantinya menteri perhubungan akan mengambil biaya sekitar satu juta rupiah sesuai keperluan penerbitannya. Hal ini tentu mendasari dengan ketentuan kemampuan pengadaan modal dan stabilnya pendapatan operasional setiap bulannya. 2. Menghindari perizinan palsu Untuk menghindari adanya surat perizinan palsu pemerintah menetapkan ketentuan baru yakni adanya dokumen khusus dari Perum Peruri. Jadi selain surat sertifikat perizinan usaha yang ada Anda juga akan mendapatkan surat keterangan tertentu sebagai bukti. Sehingga masyarakat menjadi lebih terjamin dan tidak terjerumus memakai jasa palsu. 3. Proses cetak yang terstruktur Adanya oknum yang berusaha memalsukan surat perizinan tentu membuat instansi terkait memikirkan strategi yang lebih paten. Mereka mulai memperbaiki proses cetak yang lebih terstruktur dengan memberikan perbedaan dokumen asli dengan yang palsu. Masyarakat harus lebih waspada untuk menyerahkan dokumen mereka pada pihak yang benar. 4. Adanya workshop Ketentuan ini akan diimbangi dengan terselenggaranya workshop yang melibatkan masyarakat terkait serta instansi yang bertugas. Tujuannya untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara keduanya. Dengan adanya SIUPKK online dan beberapa rencana baru dalam penyelenggaraannya ini diharapkan bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Antara pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang punya usaha keagenan kapal. Baca Juga Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info Kami welcome atas mulai berjalannya usaha keagenan kapal melalui terbitnya SIUPKK, karena sudah sesuai dengan regulasi, bahkan bisa saling bersinergi," kata Johnson W. Sutjipto, ketika dikonfirmasi pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mengenai terbitnya SIUPKK, Selasa (22/3).
Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL Agustus 19, 2017 Izin Perhubungan 14,701 Views Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL SIUPAL adalah kepanjangan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang merupakan sebuah surat izin yang nantinya diberikan kepada perusahaan pelayaran. Tujuannya adalah untuk memberikan nyaman dalam berbisnis, karena pada dasarnya semua kegiatan usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar haruslah memiliki surat izin perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Perusahaan Pelayaran atau perusahaan angkutan laut sangat wajib memiliki SIUPAL setelah dapat memenuhi persyaratan serta modal minimum dasar yang dimiliki oleh perusahaan. SIUPAL wajib dimiliki karena sebagai dasar untuk ketertiban perizinan dalam berbisnis di wilayah maritim negara Indonesia dengan baik. Selain itu manfaat dari SIUPAL ini yaitu dapat memudahkan perusahaan pelayaran karena dapat dijadikan sebagai jaminan apabila hendak meminjam modal kepada bank. Perusahaan angkutan laut nasional adalah merupakan perusahaan angkutan laut yang dibuat berdasarkan hukum di Indonesia. Serta dapat melakukan kegiatan angkutan laut baik di wilayah perairan maupun dari dan juga ke pelabuhan luar negeri. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL ini dapat dibuat oleh perusahaan angkutan laut yang ingin masuk dalam daftar perusahaan angkutan laut nasional, dengan melalui beberapa persyaratan secara umum. Anda harus menyiapkan beberapa hal penting sebagai berikut 1. Dengan mendirikan perusahaan yang berdasarkan hukum di Indonesia seperti PT ataupun Koperasi. Dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan seperti Akta pendirian usaha yang didalamnya menyebutkan bidang usaha seperti perusahaan angkutan laut. Surat keputusan dari kementerian Hukum dan HAM yang berguna sebagai pengesahan badan hukum. SKDP Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan. Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam kapal Indonesia dan mendapat sertifikat dan salinan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kapal tunda berbendera Indonesia dengan daya motor penggerak minimum 150 TK Tenaga Kuda dengan tongkang berukuran paling kecil minimum 175 GT. Mempunyai modal dasar perusahaan minimal lima puluh miliar rupiah dan modal yang disetorkan minimal duabelas miliar lima ratus juta rupiah. Khusus untuk perusahaan Joint Venture patungan PMA adalah berupa kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil 5000 GT. Adanya sertifikat keselamatan dan keamanan kapal. Sertifikat klas dari dari badan sertifikasi yang telah diakui Pemerintah. Surat ukur internasional dan Ship Particullar. Daftar awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mencakup beberapa tenaga ahli seperti Tenaga ahli bidang Ketatalaksanaan angkatan laut dan Kepelabuhan, Nautika dan juga teknika pelayaran niaga minimal ANT III. Adanya rekomendasi dari pejabat fungsi keselamatan pelayaran. Persyaratan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL Dalam pembuatan SIUPAL Perusahaan Angkutan Laut diperlukan beberapa dokumen sebagai persyaratannya. Persyaratan Dokumen yang harus dipenuhi adalah Persyaratan kepemilikan modal perusahaan dan juga persyaratan administrasi, secara rinci dapat dilihat dibawah ini 1. Persyaratan Kepemilikan Modal Perusahaan Persyaratan kepemilikan modal yaitu Mempunyai modal dasar perusahaan minimal modal lima puluh miliar rupiah dan untuk modal yang disetorkan minimal dua belas miliar lima ratus juta rupiah. 2. Persyaratan Administrasi Surat permohonan dari perusahaan. Akta pendirian perusahaan dan juga SK perubahannya. SKDP Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak. SK Kementerian Hukum dan HAM dan perubahannya. Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan. Mempunyai tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan angkutan laut. Itulah beberapa cara berupa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatan izin usaha perusahaan angkutan laut semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.
Jikadiasumsikan satu perusahaan pemegang SIUPKK mempekerjakan rata-rata 20 orang pekerja maka terdapat sekitar 15.000-an pekerja di sektor usaha keagenan kapal pemegang SIUPKK itu. Jumlah itu belum termasuk kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh pemegang SIUPAL.(am)
Persyaratan SIUPKK Ini Dia Persyaratan SIUPKK Ada banyak hal yang perlu Anda siapkan untuk mengurus persyaratan SIUPKK. Hal ini terkait dengan dokumen dan hal lain yang harus lengkap. Secara umum untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu sekitar empat belas harian saja tergantung antrean. Yang terpenting adalah semua syarat jangan sampai tertinggal untuk menghemat waktu. Daftar persyaratan SIUPKK Rekomendasi teknis Dokumen pertama yang harus ada berupa rekomendasi teknis yang berasal dari otoritas pelabuhan terkait. Surat rekomendasi ini berisikan pernyataan terkait persetujuan, perizinan atau pemberian wewenang pada pihak terkait. Fungsi surat ini sebagai penyaring tingkat kepentingan izin dan juga kebenarannya. Lampiran tenaga ahli Dokumen kedua yakni lampiran yang berisikan keterangan lengkap terkait tenaga ahli yang tergabung. Tenaga ahli yang termasuk ke dalamnya berupa teknis pelayaran niaga, nautis dan bidang ketatalaksanaan. Ketiga bidang tersebut harus lengkap dan tidak boleh ada yang tertinggal. Surat kuasa Kemudian untuk persyaratan SIUPKK terbaik ketiga berupa surat kuasa. Surat ini harus terlampir dan terbuat oleh instansi terkait. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan basah dan juga materai sesuai tahun berlakunya. Dengan begitu surat kuasa ini bisa terjamin keasliannya. Bukti modal usaha Syarat keempat adalah dokumen yang menunjukkan bukti modal usaha. Lampirannya harus lengkap terkait rincian dan jumlah rupiah yang jelas. Dokumen pribadi Untuk dokumen ini terdiri dari salinan atau foto kopian berwarna dari masing-masing dokumen terkait. Dokumennya berupa nomor NPWP dari perusahaan, TDP, SIUP dan SITU perusahaan. Lengkapi juga dokumen lain berupa akta notaris perusahaan terbaru dan juga KTP dari pemohon. Surat permohonan Dokumen terakhir yang krusial adalah surat permohonan. Surat ini harus memuat isi terkait permintaan penerbitan perizinan terkait dengan lengkap. Pemohon wajib membubuhkan tanda tangan dan juga cap perusahaan basah untuk menambah keasliannya. Alur pengurusan SIUPKK Jika semua syarat dan dokumen untuk pengurusan sudah lengkap maka Anda bisa lanjut utuk memproses tahapnya sebagai berikut 1. Permohonan dan pengajuan Langkah pertama dalam persyaratan SIUPKK terbaru ini adalah melakukan permohonan dan pengajuan. Anda harus mengajukan surat permohonan dan pengajuan lengkap dengan semua syarat yang ada pada pihak yang berwenang. Jangan lupa untuk memastikan semua hal sudah masuk dan tidak ada yang tertinggal. 2. Pemeriksaan berkas Setelah itu lanjut proses pemeriksaan berkas oleh petugas terkait. Prosesnya cukup panjang mulai dari kelengkapan sampai dengan keaslian berkasnya. Setelah yakin semuanya benar maka lanjut pada proses scanning dan pengiriman. Staff data akan mengupload pada aplikasi terkait. 3. Pertimbangan dan survey Selanjutnya masing-masing petugas sesuai jobdesk-nya akan meneliti terkait pertimbangan penerbitan dan juga melakukan survey. Survey bertujuan untuk mengecek perizinan yang masuk. 4. Verifikasi dan tanda tangan Proses keempat adalah tahapan verifikasi terkait semua pertimbangan dan survey yang ada. Barulah jika sudah lengkap surat akan mendapatkan tanda tangan oleh dinas terkait. 5. Pengecekan dan tindak lanjut Langkah kelima adalah proses pengecekan terhadap komitmen perizinan serta tindak lanjut dari surat yang telah terbit. Langkah ini juga termasuk dalam pemasukan sertifikat yang telah mendapatkan persetujuan. 6. Penyerahan izin Jika semua tahapnya sudah selesai maka surat ini sudah bisa tersampaikan pada pemohon secepatnya. Segala bentuk persyaratan SIUPKK ini harus lengkap dan tidak boleh ada yang tertinggal. Sehingga sebelum mengurusnya lebih baik membuat checklist untuk memudahkan proses pengecekan. Baca Juga Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info Penjelasanlengkapnya, SIUPPAK adalah Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Yang mengeluarkan surat izin ini adalah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sub departemen perhubungan laut. SIUPPAK akan dikeluarkan oleh KEMENHUB setelah perusahaan lulus dari audit. Bagaimana Cara Mengurus SIUPPAK?

2 siupal dan enrosement siupal atau siupkk 3. pengurusan surat laut 4. pengurusan spesifikasi kapal 5. rpk tramper dan liner 6. izin niaga umu (inu) 7. psa (pertamina safety approval) 8. skup migas 10. klass bki 11. iso9001 dan iso14001 izin-izin lain wa 08115566711

cWCmSpu.